Nama : TIARA NOVITA
NPM :1316041071
MK : PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pemerintah terlihat bingung dalam mengambil atau memutuskan kebijakan langkah mana yang seharusnya di ambil untuk melindungi APBN dan menghemat sumber daya alam (SDA) dengan berbagai alternative yang telah dibuat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahan bakar minyak (BBM) merupakan energy yang terbentuk dari fosil di dalam perut bumi dan di abad yang semakin modern ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi penduduk dunia. Melonjaknya volume pemakaian BBM disebabkan pengaturan alokasi BBM bersubsidi yang selama ini dapat dikatakan berjalan tidak tepat sasaran karena sebagian jatuh ke pihak yang sebenarnya tidak berhak, karena sebenarnya subsidi tersebut dinikamati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga dirasakan tidak pantas dan tidak adil. Hal ini dapat dinilai pula sebagai pemborosan dalam menggunakan uang dan mengecam kritikan sebagai penikmat jatah rakyat miskin.
Jika dilihat dari pengertian subsidi sendiri yaitu sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang. Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk BBM yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dalam bentuk potongan harga sebelum BBM sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi BBM ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena BBM dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.
Adanya kebijakan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi tentu menuai pro dan kontra masyarakat. Pasalnya bila pemerintah mencabut subsidi BBM yang berarti harga BBM otomatis akan naik, hal ini tentu akan sangat membebani masyarakat miskin yang selalu terkena dampak akibat kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan publi yang diambil oleh pemerintah kali ini berimplikasi pada penghematan APBN yang akan di alokasikan ke sektor lain seperti beralih ke sector pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan beban masyarakat dapat ditekan dengan adanya peralihan tersebut. Namun dampak pencabutan subsidi BBM belum tentu dapat memakmurkan masyarakat atau tidak karena pengalihan subsidi juga belum tentu tepat pada target sasaran. Seperti yang kita tahu bahwasanya BBM memiliki peran yang sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi, dengan kenaikan tersebut maka akan memperberat beban hidup masyarakat dan berdampak menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan karena apabila subsidi BBM dicabut, sudah pasti semua harga – harga pun akan ikut naik dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
Subsidi BBM pada faktanya tidak tepat sasaran dan kurang efisien karena hanya menguntungkan beberapa pihak namun pencabutan subsidi juga akan merugikan banyak pihak terutama masyarakat menengah ke bawah.
Subsidi yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata malah lebih besar dinikmati oleh kelompok kelas atas. Pengaruh yang dirasakan oleh pihak swasta dari kebijakan BBM antara lain: perindustrian swasta harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional, perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan, banyak industry kecil menengah yang gulung tikar, harga kebutuhan pokok meningkat, pengangguran bertambah, kemiskinan berkembang pesat, angka kriminalitas semakin bertambah.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya kenaikan harga BBM sejak berdirinya NKRI selalu berakibat pada masyarakat kelas menengah kebawah dari naiknya hampir seluruh kebutuhan baik kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier. Hal ini bisa dirasakan dan dihitung sejak masa kepemimpinan Soekarno-Hatta. Krisis pada tahun 1998 mengakibatkan menurunnya nilai rupiah terhadap dolar secara tajam. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah semakin besar.
Dalam realisasi subsidi naik menjadi 65,6% lebih tinggi dari APBN awal. Adapun factor – factor yang mempengaruhi meningkatnya subsidi BBM ini antara lain tingginya realisasi volume konsumsi BBM dalam negeri, besarnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tunggakan pembayaran subsidi tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, alokasi subsidi BBM tahun 2002 mengalami pengurangan yang berarti. Dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri kebijakan subsidi APBN 2002 berorientasi pada terwujudnya pemberian subsidi secara selektif dan tepat sasaran yang didukung pula dengan kebijakan efisiensi biaya produksi dan kebijakan kenaikan harga BBM secara maksimum.
Pengurangan subsidi BBM dimaksudkan untuk memperluas ruang gerak dalam merealokasikan anggaran kepada program – program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Di lain pihak, program pembangunan lainnya yang dapat mendorong pembangunan sector riil sehingga dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, program – program ini secara nyata mencerminkan pemberian subsidi kepada masyarakat yang wajar menerimanya.
Tahun 2003 merupakan penganggaran subsidi paling sedikit dari tahun yang laiinnya tetapi dalam realisasinya juga terjadi kenaikan mencapai Rp 24.521,1 Miliar. Untuk itu dalam pembahasan APBN 2004, Panitia Anggaran DPR RI meminta komisi VIII DPR RI membahas dan mendalami permasalahan – permasalahan seperti peningkatan efisiensi melalui pengurangan biaya pokok BBM di pertamina, perlunya penekanan volume konsumsi BBM melalui optimalisasi pelaksanaan pengawasan dilapangan dan melakukan survey tentang kebutuhan riil masyarakat akan BBM.
Dari segi kondisi perminyakan di Indonesia juga bisa dikatakan fluaktuatif, produksi minyak tertinggi di Indonesia tercatat pada tahun 1977 yaitu 1686.2 ribu barel/ hari. Sejak saat it uterus terjadi penurunan produksi. Penurunan ini disebabkan oleh sumur – sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan bisa dikatakan sudah ketinggalan dan iklim investasi di sector pertambangan minyak kurang kondusif. Hal ini kurang menarik bagi perusahaan asing maupun nasional untuk melakukan investasi disektor perminyakan. Disisi lain, konsumsi terhadap BBM terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami defisit sebesar 49,3 ribu barel/ hari. Hasil produksinya pun sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ini bisa jadi salah satu penyebab mengapa Indonesia banyak hutang di luar negeri yang kemungkinan pada saat perekonomian mulai defisit, saat itulah hutang melambung.
Apalagi pola yang dijalankan selama ini, kita mengekspor minyak mentah yang bernilai tinggi (mahal) dan mengimpor minyak mentah yang bernilai lebih rendah. Jika pola yang diterapkan terus menerus seperti itu, makan Indonesia memang akan kesulitan dalam mengembangkan pembangunan. Surplus juga akan diperoleh melalui penjualan gas alam yang meningkat karena harga gas alam dikaitkan sebagai fungsi terhadap harga minyak mentah. Dalam derajat yang lebih kecil, kenaikan pendapatan juga diperoleh dari peningkatan harga batubara.
Pilihan untuk menaikkan harga BBM sendiri mesti diberikan dengan mempertegas opportunity yang dapat dihasilkan dengan memberlakuan harga BBM pada tingkat yang rasional. Selain itu, harus dikaitkan pula dengan pengembangan strategi kebijakan energi nasional jangka panjang, dan sesuatu yang sering luput dalam pembahasan mengenai subsidi BBM, dan belum pula ditekankan dalam aplikasi kebijakan energy nasional.
Sejatinya yang sangat nampak dimata adalah konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat, sekitar 5 persen setahun dalam decade terakhir konsumsi BBM belakangan telah mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. Volume BBM yang dihasilkan kilang – kilang dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri tersebut. Sebagian BBM, khususnya solar dan minyak tanah, harus diimpor, dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan harga jual di dalam negeri. Disinilah letak terbesar yang menyebabkan rupiah mengalami penurunan drastis.
Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan pada subsidi BBM adalah naiknya harga minyak dunia. Meonjaknya volume pemakaian BBM, besarnya beban yang ditanggung APBN, subsidi yang diberikan ternyata salah sasaran, dana subsidi akan dialihkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, infrastruktur pembangunan dan pendidikan.
Namun kenyataannya dalam hal ini, sebenarnya pemerintah masih terlihat bingung dalam langkah mengambil keputusan lantaran terdapat beberapa alternative yang seharusnya diputuskan oleh pemerintah seperti yang terdapat dalam artikel yakni mengikuti rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi secara apa adanya, menerapkan rekomendasi dengan modifikasi, atau menerapkan secara bertahap dan juga perkiraan pemerintah akan menerapkan subsidi BBM tetap. Hal ini yang masih terlihat janggal manakala pemerintah ternilai sangat terburu – buru dalam melangkah.
Jika dikaitkan dengan teori pengambilan keputusan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Syamsi bahwasanya pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu alternative diantara beberapa alternative – alternative yang dimungkinkan. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat mengambil satu keputusan dari berbagai alternative yang telah diangkat. Memutuskan sesuatu tentu memang tidaklah mudah, perlu difikirkan dengan matang lantaran sebab akibat, dampak dan feed back dari keputusan yang diambil. Jika keputusan tersebut akan menimbulkan dampak negative yang berkepanjangan, maka pemerintah harus mencari dan mengambil alternative lain yang memang sesuai dengan kebijakan yang akan ditetapkan.
Melihat dari kasus BBM yang saat ini meresahkan serta pemerintah terlihat kebingungan memutuskan suatu kebijakan, teori diatas sangat tepat untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan pengambilan keputusan yang mana permasalahan itu harus di diskusikan bersama – sama dan memutuskan alternative bersama – sama pula. Dalam hal ini pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan secara lancar, mudah dan efisien serta dapat memecahkan permasalahan atas kendala – kendala yang bersifat kontradiktif dalam masalah maupun cara menyelesaikannya.
Hal ini berkaitan erat dengan model rasionalitas terkekang yang dirumuskan oleh seorang pakar ahli bernama Herbert Simon, ia mengatakan bahwasanya kondisi terkekang dimana ada suatu kondisi dimana sebuah organisasi/ seseorang harus mengambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan hatinya.
Seperti yang dirasakan oleh pemerintahan Jokowi JK yakni berkaitan dengan penghapusan subsidi BBM seperti yang terdengar mencuat ahir – ahir ini. Jokowi merasa terkekang manakala di satu sisi ia adalah seorang presiden yang sudah sepatutnya mendengarkan keluhan rakyat dan lebih mendahulukan apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Namun di sisi lain, ia mempertimbangkan kondisi keuangan, kondisi sumber daya alam, dan tekanan dari IMF yang mana kebijakan mencabut subsidi BBM ini harus segera dilakukan, karena jika tidak segera dilakukan maka Indonesia akan benar – benar menghadapi siklus SDA yang sangat – sangat terbatas karena pemborosan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap SDA, menghamburkan uang untuk selalu menjadi konsumen yang bahkan menjual nilai tukar uang rupiah menjadi dolar, dan juga jika mencabut kebijakan subsidi BBM, pemerintah di cap sebagai pelanggar undang – undang migas. Hal ini asumsi nya guna menekan masyarakat agar tidak berlaku boros dan mau mandiri serta kiat dalam bekerja dengan cara mencabut subsidi BBM yang memang sangat dirasakan sekali penggunaan yang tidak tepat sasaran. Tentu saja ini menjadikan Jokowi JK mendapat kritikan yang pedas dari masyarakat umumnya, karena suatu keputusan yang di ambil amat tergesa – gesa dan tanpa persetujuan dari rakyat. Dalam kondisi inilah Jokowi JK dikatakan sebagai sosok yang mengalami kondisi rasionalitas terkekang.
Sebenarnya bila kita mau sedikit berpikir, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM. Pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengatakan bahwa subsidi BBM itu perlu tetapi hanya saja subsidi BBM lebih banyak tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Sejumlah pihak hingga lembaga asing meminta pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM yang dinilai terlalu membebani anggaran. Anggaran subsidi BBM Rp 211 triliun tahun ini, 94% dinikmati orang mampu.
Sejatinya permasalahan ini tidak dapat di putuskan dengan hanya melihat satu pihak yang di rugikan saja, tetapi harus melihat keseluruhannya. Namun yang harus diketahui bahwasanya beban APBN untuk subsidi energy makin terasa berat dengan terus meningkatnya volume permintaan dan harga energy yang cenderung meningkat pula. Karena sebagian dari BBM berasal dari impor, subsidi BBM juga berdampak buruk pada neraca perdagangan nasional. Dampek negative lainnya dai subsidi energy adalah kurangnya dorongan konsumen untuk melakukan konservasi energy.
Beranjak ke teori William Dunn yang mengasumsikan beberapa tahapan – tahapan guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Tahapan – tahapan tersebut adalah menentukan permasalaha, menentukan alternative, mengambil tindakan/ action, memutuskan hasil keputusan, dan menentukan performance/ pola pelaksanaan.
Dalam hal ini sudah terlihat dengan jelas bahwa masalah awal yang muncul adalah terkait dengan penghapusan subsidi BBM. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian atas bahwasannya penghapusan BBM sangat meresahkan rakyat karena bisa menyebabkan kemiskinan meningkat pesat dan rakyat akan sangat merasa terbebani manakala semua harga akan naik mengikuti alur kenaikkan BBM. Dan sangat memungkinkan akan terjadinya inflasi saat semua harga melambung tinggi. Dengan ini, pemerintah harus mempertimbangan alternative keputusan yang tepat saat rakyatnya merasa tertekan dan terbebani karena adanya kenaikkan BBM ini. Masyarakat terbebani, itu merupakan korban dari ketidak adilan pemerintah dalam menghadapi kesimpang siuran atau kekacauan dunia karena bagaimana pun, masyarakat merupakan tokoh utama yang harusnya dimakmurkan oleh pemerintah. Namun yang terjadi adalah, masyarakat menjadi peran utama yang menjadi korban atas tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna melindungi kemerosotan Negara, katanya.
Gambar 1.1 Proses Pengambilan Keputusan William N Dunn
 |
Tahap selanjutnya yakni melihat adakah alternative yang akan di ambil oleh pemerintah? Alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah dengan cara metode forcasting yaitu menaikkan harga bbm subsidi secara bertahap sehingga tidak membuat masyarakat terkejut dengan kenaikan yang terlalu signifikan. Dalam kebijakan ini tidak hanya harga yang dinaikkan secara bertahap, tetapi juga pengaturan jadwal waktu kenaikan harga BBM dimaksud. Dengan adanya penahapan ini, banyak efek positif yang dapat diperoleh. Pertama, pengaruh inflasi dari penghapusan subsidi BBM tidak akan memberikan kejutan yang dapat mendistorsi keseimbangan pasar barang dan jasa. Iklim investasi pun akan relatif selalu dapat kondusif. juga membengkaknya pengeluaran pemerintah dapat dikelola dengan pengaturan penerimaan pajak secara harmonis. Perilaku masyarakat akan menjadi lebih siap dalam menyikapi perubahan harga BBM bersubsidi. Akhirnya, lambat tetapi pasti, subsidi BBM akan dapat terhapus jika kebijakan penahapan penghapusan subsidi ini dijalankan secara sistematis, terencana, dan mengikutsertakan masyarakat luas untuk memahaminya. Saya meyakini pemerintahan mendatang sudah mempersiapkan kebijakan ini untuk menyikapi kemelut subsidi BBM menjadi tidak berkepanjangan.
Hal ini juga sekaligus sebagai shock therapy sehingga perlahan – lahan masyarakat akan mulai terbiasa menggunakan BBM non-subsidi. Melakukan pengendalian dalam penjualan BBM subsidi, dalam hal ini pemerintah harus merancang peraturan perundang – undangan yang secara tegas melarang pemakaian bbm subsidi bagi kalangan yang mampu.
Saat ini subsidi BBM nyata – nyata hanya menguntungkan kalangan orang – orang mampu, sedangkan rakyat kecil di daerah pedalaman malah harus membeli BBM dengan harga yang jauh diatas harga normal BBM subsidi di kota – kota besar. Ini adalah sebuah bentuk ketidak adilan yang harus diselesaikan secara tegas oleh pemerintah. Jika seseorang mampu membeli mobil yang harganya ratusan juta, sangat tidak masuk akal jika tidak mampu membeli BBM non – subsidi yang sekali isi hanya berkisar di angka ratusan ribu.
Selain menghemat pengeluaran Negara untuk subsidi bbm, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan yang juga akan membuat pengguna mobil untuk berhemat dalam penggunaan bbm dan secara tidak langsung akan mengurangi kemacetan jalan yang selama ini menjadi alasan mengapa triliunan rupiah bbm subsidi dibakar sia – sia di jalan raya karena kemacetan. Yang berhak untuk menggunakan bbm subsidi adalah nelayan, petani, mobil angkutan umum, dan mobil angkutan barang.
Mengalihkan sebagian subsidi untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tertinggal dibanding Negara – Negara lain seperti China, Malaysia, atau Singapura. Oleh karena itu pemerintah sudah sepantasnya mengalihkan sebagian subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang bagus secara otomatis akan mengurangi biaya logistic dan pada akhirnya akan membantu menekan inflasi. Dan bukan hanya itu saja, dampak tidak langsungnya adalah produk yang dihasilkan di dalam negeri pun akan semakin bersaing untuk dipasarkan di luar negeri yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negeri. Ini juga akan membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang terancam deficit yang semakin meluas.
Seperti yang terlihat, di beberapa pelabuhan di Indonesia, proses bongkar muat bisa memakan waktu sampai beberapa hari karena keterbatasan kapasitas pelabuhan. Ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dan membuat daya saing produk kita menjadi lemah. Pemerintah harus mempercepat ppembangunan pelabuhan dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu juga harus dipercepat pembangunan jalan seperti misalnya jalan tol Sumatera yang sudah tertunda cukup lama.
Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan subsidi pangan, pendidikan serta kesehatan. Efek domino dari kenaikan harga subsidi adalah naiknya harga – harga bahan kebutuhan pokok. Bagi rakyat kelas menengah meskipun ini memberatkan tapi tidak akan terlalu menyengsarakan. Yang menjadi korban tentunya adalah rakyat kecil yang secara ekonomi masuk dalam golongan tidak mampu. Untuk itu pemerintah harus memikirkan bagaimana agar kalangan tidak mampu ini tidak sampai terkena dampak negative kenaikan harga barang kebutuhan secara langsung. Beberapa waktu lalu pada saat bbm subsidi dinaikkan, pemerintahan memperkenalkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk rakyat tidak mampu. Tujuannya baik, namun penerapannya tidak selalu sesuai dengan semangat awalnya. Selalu ada penyelewengan dimana orang – orang yang tidak berhak malah mendapatkan uang yang tidak seharusnya tidak mereka terima. Ini karena sifat uang yang cair, artinya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan macam keperluan yang pada akhirnya memperbesar resiko terjadinya penyelewengan.
Dalam hal ini pemerintah harus mensubsidi langsung dalam bentuk pemberian bahan kebutuhan pokok dan bukannya berupa uang tunai. Karena dengan uang tunai, sangat sulit untuk mengontrol penggunaan uang tersebut. Bisa saja uang itu bukan dipakai untuk membeli beras, namun untuk membeli rokok misalnya. Memang subsidi pangan juga rawan penyelewengan, namun tidak semudah menyelewengkan uang tunai. Lagi pula jika pemerintah mau, mungkin bisa mempertimbangkan ide dapur umum dimana subsidi bisa dilakukan dengan memberikan makanan gratis (makanan jadi) di sentra – sentra yang ditinggali oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Hal ini lebih baik ketimbang member uang tunai kepada masyarakat.
Selain pangan, pemerintah juga hendaknya memikirkan subsidi pendidikan dan kesehatan. Dan untuk subsidi pendidikan dan kesehatan ini juga tidak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai. Contonya seperti yang dilakukan oleh Bupati Lampung Barat saat malam pergantian tahun (Tahun baru). Ia mengerahkan bawahannya untuk menerapkan kebijakan makan – makan gratis saat malam pergantian tahun. Semua makanan yang tersedia di Lapangan Merdeka tersebut dapat di makan secara gratis dan tidak di pungut biaya sepeser pun. Hal ini tentu saja menarik warga untuk lebih berantusias agar berdatangan ke tempat tersebut. Ini merupakan contoh kecil yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten.
Mulai beralih ke bahan bakar dari bbm ke bbg. Subsidi bbm terus meningkat dan harga bbm juga terus naik. Dalam hal ini pemerintah sudah mulai harus mempertimbangkan untuk perlahan – lahan beralih ke penggunaan bbm ke bbg. Pemerintah semestinya membangun komunikasi dengan pabrikan otomotif untuk membuat semacam roadmap peralihan dari bbm ke bbg dan di tindak lanjuti dengan pembangunan spbg di seluruh Indonesia secara bertahap. Bukan hanya di hilir, pembangunan juga harus dilakukan di hulu agar distribusi bbg nantinya tidak akan sampai mengalami bottle neck dimana lebih banyak permintaan dibandingkan dengan supply.
Mengurangi ketergantungan PLN terhadap pembangkit berbahan bakar minyak juga itu perlu dilakukan oleh petugas PLN atas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi panas bumi di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, bisa mencapai 4000 MW. Selain itu garis pantai Indonesia yang luas juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit hidrolik dan tenaga angin, belum lagi dari potensi energy tata surya (meskipun sebenarnya biaya investasi untuk pembangkit tenaga surya saat ini tergolong masih mahal). Pemerintah juga bisa mempertimbangkan sumber energy non-konvesional misalnya dari pengolahan sampah ataupun dari biogas yang bisa diperoleh dari hasil pengolahan terhadap limbah buangan yang ada pada rumah – rumah penduduk.
Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai metode monitoring untuk mengetahui hasil keputusan adalah dengan cara memilah dari beberapa alternative tersebut kemudian mengambil satu alternative sebagai penentu hasil keputusan. Tindakan yang diambil adalah, bahwasanya dari beberapa alternative tersebut pemerintah menyimpulkan untuk mencabut subsidi BBM yang dampaknya akan kepentingan Negara.
Hasil keputusan yang menyatakan bahwa pemerintah mencabut/ menghapus subsidi BBM dengan maksud mengajarkan masyarakat untuk menghemat energy hal ini akan membuat harga minyak dunia relative stabil dan akan berdampak positif terhadap harga BBM di Indonesia. Mengurangi penggunaan bahan bakar berlebihan dan cenderung merubah sikap masyarakat agar tidak boros. Rupiah akan perlahan kembali mulai meningkat, rakyat miskin akan mulai berfikir untuk mencari pekerjaan sebagai bentuk mencari kebutuhan dengan demikian rencana pemerintah dalam mengalihkan subsidi ke infrastruktur pembangunan sangat tepat sasaran. Lalu, apabila rakyat sudah bekerja, mereka tidak lagi terbebani dengan masalah kebutuhan.
Meningkatkan APBN shingga tidak akan terjadi deficit lagi dalam keuangan Negara karena adanya factor yang mengatakan bahwa APBN tidak berkesinambungan, sovereign rating dan kepercayaan pada investor asing. Hal ini juga di asumsikan untuk mendorong sektor pertanian hingga energi agar lebih mandiri dan berhemat dalam penggunaannya.
Pemerintah harus cerdas dalam menyikapi peroalan – persolan yang terjadi dan mampu menyumbangkan ide – ide cemerlangnya guna memperbaiki siklus yang terus berputar seperti yang sangat dirasakan seperti saat ini, karena selain mengurangi beban APBN dan memperbaiki neraca perdagangan, pengurangan atau penghapusan subsidi BBM dan listrik juga akan dapat member sinyal positif kepada investor untuk melakukan investasi di sektor energy alternative dengan harapan harga energy alternative akan mampu bersaing dengan energy konvensional (fosil). Berkembangnya energy alternative seperti biofuel pada gilirannya akan dapat mengurangi beban impor BBM (memperbaiki neraca perdagangan), turut membantu menyediakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan teknologi biofuel dan industry turunannya (fabrikasi peralatan). Dalam alternative ini, pemerintah cukup dikatakan signifikan dan peka dalam mengentas persoalan – persoalan yang mengganggu kelancaran hidup masyarakat.
Selain itu juga ada keuntungan lain bagi APBN yakni pemerintah bisa punya anggaran lebih dari penghapusan subsidi BBM dan bisa dialihkan ke sector produktif. Tentu saja ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih tinggi. Dengan penurunan harga jenis premium dan solar akan membuat inflasi terkendali. Dampak dari penurunan harga BBM bersubsidi ini pun, akan membuat Indonesia bisa mencatat angka – angka deflasi. Dan dengan penurunan harga BBM juga, ada kemungkinan terhadap penurunan tariff angkutan dan harga – harga barang aka nada perbaikan dari deficit neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Angka impor BBM pun akan cenderung menyusut dan menekan deficit anggaran namun tergantung seberapa besar dari ekspansi pemerintah.
Pola pelaksanaan yang diterapkan dalam hal ini adalah melalui jalan musyawarah/ mufakat guna mendapatkan solusi alternative yang tepat, dan terbaik dalam memutuskan kebijakan mana yang akan digunakan pemerintah untuk merubah sistem perekonomian, keuangan, dan sumber daya alam menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan dunia umumnya. Dan juga dalam menyikapi permasalahan – permasalahan yang telah ada sebelumnya, hal ini akan berlangsung secara bertahap dan menimbulkan dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan atau tanpa disadari.
Dalam menentukan masalah sebelumnya tidak berlangsung begitu cepat, hal itu harus dengan kesadaran dan kesabaran penuh dalam menyimpulkan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Pola pelaksanaan dalam menentukan masalah yang muncul, itu bisa di dapat karena adanya perubahan siklus yang dirasakan begitu sangat melekat. Hal ini karena adanya penurunan drastis yang dirasakan oleh pemerintah. Terlihat jelas bahwasanya pemerintah sangat terburu – buru dalam mengambil keputusan karena terdapat desakan – desakan yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil keputusan, sementara masyarakat belum mendengar secara langsung keputusan tersebut dan memang benar jika dikatakan bahwasanya masyarakat sangat terkejut menyikapi keputusan yang di ambil oleh pemerintah ini.
Berdasarkan wacana tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya presiden Jokowi JK beserta jajarannya dinilai tergesa – gesa dalam mengambil kebijakan/ memutuskan suatu keputusan. Jokowi JK seharusnya memberitahukan kepada rakyatnya melalui tindakan – tindakan yang tidak akan mengejutkan masyarakat atau secara bertahap. Proses yang seharusnya dilakukan secara perlahan tapi pasti hasilnya.
Namun dapat terbaca dengan jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut merupakan sebuah situasi yang menekan mereka agar dengan segera mamutuskan kebijaka. Karena yang terbaca bahwasanya terdapat beberapa hal yang menekan pemerintahan yaitu rakyat terbebani apabila memutuskan kebijakan tersebut, melemahnya nilai rupiah, keterbatasan sumber daya alam, IMF yang terus mendesak agar subsidi segera dicabut agar tidak selalu memberi kenikmatan kepada masyarakat yang salah sasaran, dan juga jika kebijakan tersebut diputuskan dengan mengambil tindakan mencabut subsidi BBM maka pemerintah akan terjerat pelanggaran undang – undang migas. Disinilah letak kebingungan pemerintahan Jokowi JK, yang ahirnya mengambil keputusan dengan mencabut subsidi BBM. Rakyat sudah pasti pro dan kontra dengan kebijakan ini, tetapi secara perlahan rakyat akan dipastikan mulai terbiasa dengan adanya kebijakan ini dan mengikuti alur yang terus berjalan.
Berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang seharusnya diputuskan secara bersama – sama dan berasal dari musyawarah bersama berdasarkan alternative – alternative yang telah diajukan dan telah disepakati sebelumnya untuk mengambil suatu tindakan yang merupakan satu alternative terbaik diantara alternative yang lainnya yang menjadi hasil dari suatu tindakan serta dilaksanakan sesuai dengan pola perencanaan yang telah dibentuk dan ditata sesuai dengan persetujuan bersama.
Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan pada subsidi BBM adalah naiknya harga minyak dunia. Melonjaknya volume pemakaian BBM, besarnya beban yang ditanggung APBN, subsidi yang diberikan ternyata salah sasaran, dana subsidi akan dialihkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, infrastruktur pembangunan dan pendidikan.
Kebijakan pergantian subsidi BBM menjadi non – subsidi (harga di atas subsidi) adalah untuk mengganti alih secara bertahap ron 88 menjadi ron 90 dikarenakan nilai rupiah yang melemah.
No comments:
Post a Comment